Oleh: Yohanes Fabiyola Halan,SE.,Ak.,CA.,BKP

(Chartered Accountant & Registered Tax Consultant)

Target penerimaan dari sektor pajak tahun 2015 dinilai banyak kalangan tidak mudah dicapai. Namun tentunya hal ini dinilai sebaliknya oleh pemerintah. Optimisme pencapaian target sebesar Rp 1,295 triliunt terus digenjot. Berbagai regulasi tentunya sudah disiapkan untuk mengefektifkan mekanisme pemajakan baik terkait subjek dan objek pajak maupun terkait mekanisme pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan. Usaha pemerintah ini bukannya tanpa alasan mengingat pendapatan utama dari negeri ini adalah dari sektor pajak.

Di sisi lain, sebagian masyarakat masih awam dengan dunia perpajakan. Ada yang masih menaruh curiga pada aparat yang bersinggungan langsung dengan perpajakan. Munculnya kecurigaan ini juga bukanlah tanpa alasan. Kasus penyelewengan pajak masih teringat jelas di benak kita. Jumlah uang yang hampir tidak pernah kita bayangkan begitu mudah dipermainkan. Namun tidak jarang masyarakat wajib pajak juga masih “bermain-main’ dengan kewajibannya. Usaha untuk mengelak dari kewajiban membayar terkadang menjadi suatu trend yang tekesan lumrah.

Tarik menarik kepentingan antara pemerintah melalui usahanya untuk memaksimalkan perpajakan dengan wajib pajak yang cenderung untuk mengecilkan kewajibannya dalam membayar pajak adalah persoalan klasik yang perlu dilihat secara proporsional agar dapat dicari jalan tengahnya. Untuk meletakan persoalan ini pada porsinya maka perlu terlebih dahulu dipahami pengertian pajak itu sendiri. Pajak dalam pengertiannya sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian ini harus benar-benar digunakan sebagai panduan pokok baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak sehingga menjadi jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lantas apakah mekanisme dilapangan sudah sesuai dengan amanat dari pengertian diatas?

Sejak tahun 1983 pemerintah telah mengubah mekanisme pemungutan pajaknya dari sistem official-assessment yang mana pemungutan dilakukan oleh petugas pajak menjadi sistem self-assessment yang mana wajib pajak diberi keleluasaan untuk menghitung, menyetor ,dan melaporkan sendiri pajak terutang. Perubahan ini tentunya diharapkan membawa dampak yang signifikan bagi penerimaan negara dengan mengandalkan kesadaran wajib pajak untuk secara jujur membayar pajaknya. Namun mentalitas wajib pajak yang belum siap dengan cara kerja semacam ini justru dapat memicu trend kecurangan baru yaitu manupulasi data. Lebih lanjut dari pihak petugas pajak yang jauh lebih sedikit jumlahnya daripada wajib pajak menambah parah peluang manipulasi. Lantas sistem seperti apa yang cocok untuk mengecilkan jarak antara hak negara untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dengan kecenderungan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya membayar pajak?

Kesadaran membayar pajak masih dipengaruhi oleh kekuatan paksaan baik berupa sanksi bunga dan/atau denda administrasi. Hal ini juga yang membuat wajib pajak yang seharusnya sudah berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak enggan mendaftarkan diri untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) sehingga tidak teridentifikasi secara jelas kewajibannya perpajakanya. Oleh karena itu maka usaha pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak tentu akan sulit tercapai apabila kekuatan paksaan berupa sanksi bunga dan denda administrasi tidak dikombinasikan secara baik dengan ketentuan mengenai pengampunan pajak. Bisa dibayangkan jumlah wajib pajak orang pribadi tercatat hanya sebesar 26,8 juta jiwa, sedangkan potensi wajib pajak orang pribadi sebesar 44,8 juta orang. Apabila sanksi bunga dan denda admistrasi yang dikedepankan maka sudah pasti wajib pajak potensial tersebut tidak akan tersentuh. Terobosan berupa Sunset Policy di tahun 2008 berupa fasilitas penghapusan sanksi pajak atas kekurangan pembayaran pajak baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP cukup efektif menjaring wajib pajak untuk kembali memenuhi kewajibannya. Pada kasus ini pemerintah secara sadar memainkan peranan dalam mengkombinasikan regulasi secara tepat baik terkait isi maupun waktu dikeluarkan dan waktu mulai diberlakunya regulasi tersebut.

Dari sudut pandang wajib pajak, kewajiban membayar pajak perlu dilihat sebagai suatu mekanime pemenuhan tanggungjawab bersama untuk kemakmuran bangsa. Kewajiban membayar pajak tidak akan memiskinkan pembayar pajak mengingat dalam pengertiannya khususnya terkait pajak penghasilan, pajak dikenakan hanya atas tambahan kemampuan ekonomis. Lebih lanjut, mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak yang sudah sedemikian mudah dengan berbasis pada teknologi terkini hendaknya dimanfaatkan secara maksimal sekaligus menjadi pelopor pembayar pajak patuh.