Oleh: Yohanes F. Halan,SE.,Ak,CA,BKP

(Chartered Accoutant and Registered Tax Consultant)

Perkembangan dunia usaha menjadi penggerak utama sektor perekonomian kita. Sejalan dengan ini, pemerintah memberikan kesempatan besar kepada pelaku usaha untuk terus menumbuhkan usahanya. Dalam perjalanannya, dunia usaha akan ditantang untuk membuat pilihan baik terkait pemodalan, operasional maupun strategi pemasaran. Hal ini membutuhkan perhitungan dan prediksi yang tepat agar tidak salah dalam membuat keputusan dalam membuat pilihan. Terkait pilihan ini, pelaku usaha mesti memiliki sebuah catatan yang berisi semua transaksi yang telah  terjadi. Catatan ini dapat dibaca sebagai sebuah ketercapaian masa lalu dan juga dapat digunakan untuk memprediksi beberapa periode kedepan. Catatatan ini dinamakan Laporan Keuangan.

Perusahan skala besar tentu sudah sangat paham akan kegunaan dari laporan keuangan. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerjanya dan juga sebagai dasar pengambilan keputusan. Bagaimana dengan usaha skala kecil dan menengah? Laporan keuangan seperti apa yang dapat mereka hasilkan?

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Penggolongan usaha dapat dibagi dalam beberapa bagian. Jika dilihat dari jenis usaha, kita menjumpai jenis usaha Dagang, Manufaktur, Jasa. Untuk Jasa sendiri masih bisa digolongkan dalam beberapa jenis misalnya jasa transportasi, jasa perhotelan, jasa keuangan, dan jasa lainnya. Tentu semua jenis usaha ini mempunyai cara kerja yang berbeda baik dari sisi operasional maupun pemasaran.

Penggolongan usaha dari segi permodalan dan jumlah omset dapat digolongan kedalam usaha besar, menengah, dan kecil. Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 Tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai cara sendiri untuk menggolongan jenis usaha. UU ini membagi jenis usaha dari segi kakayaan bersih dan omset selama setahun. Kriteria Mikro adalah yang memiliki kekayaan bersih hingga Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, atau memiliki omset tahunan hingga Rp.300.00.000. Sedangkan yang masuk kategori Kecil adalah yang memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp.50.000.000 sampai Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, atau omset setahun mulai dari Rp. 300.000.000 sampai Rp. 2.500.000.000. Untuk jenis usaha yang dikategorikan Menengah adalah yang mempunyai kekayan bersih mulai dari Rp. 500.000.000 sampai Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau omset tahunan mulai dari Rp. 2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000. Penentuan kriteria dan penggolongan ini berpengaruh pada metode pencatatan dan laporan keuangan yang dihasilkan

Standar Akuntansi keuangan

Metode pencatatan dan penyajian laporan keuangan harus mendasarkan pada standar yang berlaku. Hal ini dimaksud agar pelaporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami secara sama baik oleh pembuat laporan maupun oleh pengguna laporan. Kesamamaan pemahaman akan laporan ini akan menghasilkan penilaian yang sama atas kinerja suatu entitas berdasarkan laporan yang disajikan.

Standar Akutanai keuangan yang sekarang ada di Indonesia terdiri dari:

  1. Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK)
  2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan (SAK-ETAP)
  3. Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM)
  4. Standar Akuntansi Syari’ah (SAK Syariah)
  5. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Setiap standar ini mempunyai mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik ini perlu dipahamai oleh setiap pelaku usaha yang hendak menggunakan standar ini sebagai dasar pencatatan dan pelaporan keuangan usaha mereka. Untuk Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah akan dihadapkan pada dua pilihan yang paling logis adalah SAK ETAP dan SAK EMKM

 Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

SAK ETAP adalah standar akutansi keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.  Secara sederhana dapat dikatakan bahwa SAK ETAP ini dapat digunakan oleh entitas yang tidak menjual sahamnya di bursa efek. Hal ini untuk membedakan dengan badan usaha yang mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan atau yang modalnya terbagi atas saham dan sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Untuk yang terakhir ini, mereka menggunakan SAK UMUM.

Terkait usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

  1. Apabila tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan maka dapat menggunakan SAP ETAP
  2. Apabila tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan mememuhi kriteria EMKM sesuai dengan Undang-Undang No 20 tahun 2008 setidak-tidaknya selama 2(dua) tahun berturut-turut maka dapat menggunakan SAK EMKM sebagai dasar pencatatan dan pelaporan keuangannya.

Ketentuan yang ada dalam UU no 20 ini selain terkait kriteria kekayaan bersih dan omset, ada dua hal penting yang perlu diketahui yaitu:

  • Usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung
  • Tidak memiliki atau  menguasai  mitra usahanya

Kehadiran SAK EMKM sangat tepat di era sekarang ini mengingat banyak munculnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang tentu membutuhkan sebuah standar yang baku dalam mencatatat transaksi keuangan mereka. Dengan munculnya SAK EMKM ini, Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perlu segera melakukan penyesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan. SAK EMKM ini akan efektif berlaku Per 1 Januari 2018

Note: Jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan hubungi konsultan Anda