Oleh: Yohanes F. Halan,SE.,Ak,CA,BKP

(Chartered Accountant & Registered Tax Consultant)

Terkonsentrasinya kekayaan pada 1% orang yang menguasai 49.3% kakayaan nasional merupakan ancaman terhadap kesetabilan ekonomi dan politik. Pemerintah nampaknya sangat konsen terhadap persoalan ini. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkanya regulasi yang memberikan peluang kepada Usaha Mikro Kecil dan Menegah  untuk berkembang demi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata. Peran pemerintah ini membuahkan hasil terlihat dari kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 60,34 %. Pada prakteknya mendorong pertumbuhan UMKM bukanlah sesuatu yang mudah.  Selain mental kewirausahaan yang masih terus didorong, kebanyakan pelaku UMKM juga masih minim pengalaman dalam mengembangan sebuah usaha.

Peranan pemerintah pusat dengan regulasi dan alokasi dana dari kementerian terkait harus ditindaklanjuti secara tepat oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentu lebih paham tentang  potensi yang ada di daerahnya. Beberapa daerah sudah tergolong maju dalam mengembangkan berbagai strategi terkait UMKM di daerahnya mulai dari kegiatan operasional sampai pemasaran. Tentu mereka tidak bekerja sendirian. Berbagai studi sudah mereka lakukan. Mereka juga menjalin kerja sama dengan  berbagai elemen yang ahli dibidangnya seperti akademisi dan praktisi profesional. Bagaimana dengan daerah-daerah yang masih tergolong tertinggal? Untuk daerah-daerah yang masih tergolong tertinggal, pemerintah daerahnya harus lebih aktif dalam mencari cara untuk mengolah potensi daerahnya melalui UMKM

Berikut akan dibahas persoalan utama dalam pengembangan UMKM dan peranan Pemerintah daerah

Pada prakteknya UMKM akan dihadapkan pada tiga aspek utama yaitu: Produksi, Pembiayaan, dan Pemasaran

Ketiga aspek ini akan berbeda perlakuannya untuk setiap jenis usaha yang berbeda. Namun gambaran umum akan ketiga aspek ini tentu sangat bermanfaat untuk pelaku UMKM.

  1. Aspek Produksi

Setiap jenis usaha pasti memiliki titik kritis terkait aspek produksi. Pelaku UMKM yang akan memulai usahanya mesti memiliki perhitungan yang tepat terkait sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produknya. Kegagalan dalam aspek ini berarti kegagalan usaha itu sendiri. Sebagai perbandingan, usaha yang lebih besar dengan permodalan yang besar  pebisnis sudah menyiapkan sumberdaya manusia yang handal sebelum mesin atau peralatan produksi lain datang. Sumber daya manusia tersebut baik itu operator, teknisi hingga bagian maintenance sudah mendapatkan pelatihan yang cukup. Untuk Ukuran UMKM tahapan seperti ini tentu bisa ditiru seluruhnya mengingat keterbatasan modal yang tersedia. Untuk mensiasati persoalan ini, pelaku UMKM dapat mencari perbandingan usaha sejenis di daerah lain. Pelaku UMKM dapat melakukan survey untuk mendapat informasi lebih mendalam. Pada tahapan ini, dibutuhkan peranan pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain yang UMKM nya sudah berkembang. Kerja sama tersebut dapat dibangun untuk program studi banding hingga pelatihan dan magang.    

  • Aspek Pembiaayaan

Permodalan memainkan peranan penting dalam perkembangan usaha. Besar kecilnya modal yang dibutuhak disesuaian dengan jenis dan luasnya usaha. Setiap pelaku UMKM akan dihadapkan pada pilihan apakah akan menggunakan istrumen pinjaman dari bank atau lembaga lainnya. Besar kecilnya modal yang akan dikucurkan oleh bank akan ditentukan oleh analisis kemampuan dan jaminan yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Hal ini dapat menjadi hambatan apabila dana yang dikucurkan tidak mencapai minimal modal yang dibutuhkan. Untuk danal yang sudah didapat dari lembaga terkait, UMKM mempunyai kewajiban untuk mengangsur pengembaliannya yang terdiri dari pokok dan bunga pinjaman. Jadwal pengembalian ini perlu diperhatikan secara cermat oleh pelaku UMKM

Setiap debitur diikat dengan jaminan yang dapat dieksekusi oleh perbankan apabila pelaku usaha gagal mengembalikan pinjaman tersebut. Selain itu bank akan terus melakukan pemantauan atas kredit yang diberikan. Atas dasar pemantauan berupa kelancaran pembayaran pinjaman, bank memberikan peringkat kualitas kredit kepada setiap debitur. Peringkat ini dikenal dengan istilah kolektibilitas. Setiap debitur mendapat peringkat: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Peringkat yang melekat pada setiap debitur akan mempengaruhi besarnya pinjaman yang akan diberikan jika debitor hendak melakukan pinjaman berikutnya.

Dalam hal pembiayaan, ini pemerintah daerah perlu melakukan terobosan untuk memfasititasi UMKM untuk mendapat pembiayaan yang cukup dengan bunga ringan. Bank Pembangunan Daerah dapat mengambil peran ini. Selain itu,pemerintah daerah dapat membentuk Bank khusus untuk UMKM dan lembaga penjamin kredit UMKM.  Lebih lanjut, dilakukan pembinaan dan pelatihan terkait pengelolaan permodalan agar UMKM dapat menepati jadwal pengembalian pinjaman.

  • Aspek Pemasaran

Produk tidak akan laku dipasaran apabila tidak dipasarkan dengan cara yang tepat. Pemasaran meliputi segmentasi, targeting, dan positioning. Setiap pelaku UMKM perlu mengelompokan pembelinya berdasarkan kesamaan tertentu. Setelah pengelompokan itu dibuat, ditentukan target pasar yang akan dimasuki. Setelah ditentukan target pasar, pelaku usaha harus bisa menilai posisisnya dalam pasar itu. Hal ini terkait image konsumen akan produknya.

Media mana yang digunakan untuk memasarkan produknya? Hal ini sangat bergantung pada analisisi tentang positioning dan juga alokasi modal yang digunakan untuk aktivitas pemasaran. Pada era digital seperti sekarang ini, media online menjadi media yang patut dimanfatkan. Untuk itu butuh bantuan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana media online.

Ada beberapa daerah yang sudah sangat maju pegembangan pemasaran hasil UMKM nya seperti mendirikan ruang pamer kerajinan daerah, mengadakan pameran keluar daerah dan keluar negeri, pengembangan teknologi informasi untuk pengenalan produk dan aplikasi transaksi secara online.   

Kesimpulan

UMKM perlu diberi perhatian khusus agar tercipta kemajuan perekonomian yang merata. Untuk itu pemerintah daerah dimana UMKM berada perlu memberikan perhatian khusus. Pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu mendirikan Pusat Pengembangan Bisnis yang berfungsi untuk memberikan konsultasi dan pendampingan. Pendampingan yang konsisten akan membantu pelaku UMKM dalam membuat keputusan terkait pengembangan usahanya. Lebih lanjut, untuk memonitor apakah UMKM mengalami perkembangan atau tidak perlu dilakukan pencatatan aktivitas keuangan secara tertib. Hal ini juga untuk memantau kekuatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perbankan dan melakukan perluasan usaha. Terkait pencatatan aktivitas keuangan UMKM Klik disini